 |
| Ilustrasi jalan utama Kota Tanjung |
Daily Lombok Utara – Kondisi jalan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menjadi sorotan. Data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat, tingkat kemantapan jalan tahun ini turun drastis dari 80 persen menjadi sekitar 60 persen.
Penurunan itu bukan karena semakin banyak jalan rusak, melainkan akibat adanya penambahan panjang jalan kabupaten dari 401 kilometer menjadi 456 kilometer. Hal ini menyusul keputusan Pemda KLU menaikkan status sejumlah jalan desa strategis menjadi jalan kabupaten.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR KLU, Sahgiwan, menjelaskan langkah ini memang sengaja dilakukan sebagai strategi untuk kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Kalau kemantapan jalan di atas 65 persen, daerah tidak lagi dapat jatah DAK. Dengan penambahan status jalan ini, kita kembali berpeluang memperoleh bantuan pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan,” ungkapnya, (27/8/2025).
Meski strategi ini dianggap tepat secara teknis, warga di sejumlah wilayah terutama bagian timur KLU berharap jalan yang kini rusak parah segera mendapat perhatian. Mereka mengeluhkan kondisi jalan yang menghambat mobilitas, termasuk distribusi hasil pertanian dan akses pendidikan.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas berat. Karena itu kita sangat berharap DAK tahun depan bisa turun ke KLU agar jalan-jalan desa yang sudah jadi jalan kabupaten ini segera diperbaiki,” lanjut Sahgiwan.
Sementara itu, pihak PUPR memastikan sudah melakukan pendataan ruas jalan rusak, dengan prioritas pada wilayah yang kondisinya paling parah. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
Dengan adanya usulan kembali ke pusat, Pemda optimis KLU bisa kembali mendapatkan kucuran DAK tahun depan. Harapannya, jalan-jalan rusak yang saat ini masih dikeluhkan masyarakat dapat segera ditangani.(tri/daily)
