 |
| Rapat Banggar DPRD KLU dengan TAPD |
Daily Lombok Utara - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Senin (11/8/2025).
Fokus rapat kali ini tertuju pada pos pendapatan, sebelum nantinya beralih ke pos pengeluaran.
Koordinator Banggar, I Made Kariyasa, menyoroti rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang dinilai disusun tidak mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Ia mempertanyakan mengapa target PAD tahun depan sama persis dengan target 2025, yakni Rp 990 miliar.
“Angka akhirnya tidak berubah. Ini seperti disusun tanpa data dan asumsi yang benar atau sesuai fakta di lapangan,” ujar Kariyasa.
“Seharusnya, angka di belakang itu berubah. Karena itu, kami minta eksekutif memberi penjelasan atas pertanyaan yang sudah kami sampaikan ke TAPD.”
Sekretaris Daerah Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi, menekankan pentingnya pembahasan cepat untuk APBD Perubahan 2025 dan APBD murni 2026. Menurutnya, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang besar berpotensi menghambat eksekusi program jika tidak segera dibahas.
“Angka Rp110 miliar bukan jumlah kecil, apalagi hanya tersisa waktu tiga bulan: Oktober, November, dan Desember. Berat untuk kita selesaikan, tapi proses harus jalan. Yang penting, ada komitmen menyelesaikan KUA-PPAS 2026 dan APBD Perubahan,” kata Anding.
Ia menyebut, realisasi PAD hingga 31 Juni 2025 mencapai lebih dari Rp109 miliar atau 36,27 persen. Sementara proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk 2026 telah dianggarkan. Lombok Utara juga tidak menerima hibah pada APBD 2025 dan diproyeksikan tidak akan ada hibah pada 2026.
Hingga berita ini diturunkan, pembahasan APBD Perubahan masih berlangsung di ruang rapat DPRD Lombok Utara.(tri/daily)
