 |
| Kalak BPBD KLU M. Zaldy Rahadian, saat memaparkan materinya |
Daily Lombok Utara - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan workshop Penyusunan Draft Nol Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami. Kegiatan yang difasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bank Dunia (World Bank) dalam program Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia atau Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) tersebut, dilakukan mulai Selasa (28/3/2023) hingga Kamis (30/3/2023) di Hotel Mina Tanjung.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD KLU M. Zaldy Rahadian, sebelumnya pada Tahun 2021 Pemda KLU telah menyusun dokumen Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) secara menyeluruh, ada 11 potensi bencana yang dibahas dalam dokumen tersebut. Namun, untuk penyusunan dokumen rencana kontingensi kali ini dikhusukan pada soal potensi gempa bumi dan tsunami.
"Sebelumnya kita pernah membuat dokumen PRB untuk 11 potensi bencana yang ada di KLU. Nah, penyusunan rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami ini adalah salah satu turunannya, karena lebih spesifik kepada lima bencana yang berpotensi besar, salah satunya gempa bumi dan tsunami," jelas Zaldy, saat diwawancara media di lokasi kegiatan.
Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, maka Lombok Utara dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana gempa bumi hingga berpotensi tsunami. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari bencana gempa bumi yang menimpa KLU pada 2018 lalu.
Ia menegaskan, penyusunan dokumen kontingensi ini dilakukan secara partisipatif dan komprehensif, sehingga dokumen-dokumen penanggulangan bencana yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita susun ini secara bersama-sama, dengan data-data yang komprehensif, agar nanti kita bisa mempertanggungjawabkan hasilnya secara bersama-sama," papar Zaldy.
 |
| Para Narasumber dari BPBD KLU dan BNPB |
Senada dengan Zaldy, Analis Mitra BNPB Gita Oktaviana menjelaskan, penyusunan rencana kontingensi gempa bumi yang dilakukan Pemda KLU saat ini merupakan upaya persiapan pra bencana. KLU sendiri, pada tahun ini (2023) bersama dengan 30 daerah lainnya di Indonesia telah menjadi wilayah prioritas untuk penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami.
"KLU bersama 30 daerah lain di Indonesia sedang melakukan penyusunan rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami. Itu karena daerah-daerah tersebut merupakan prioritas yang dianggap memiliki potensi bencana yang sama," urai Gita.
Gita menyebutkan, dokumen kontingensi ini nantinya dapat menjadi panduan seperti standard opertional procedure (SOP) yang dapat diaktifkan saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami.
"Nantinya, ini akan menjadi seperti SOP, jadi ketika terjadi bencana, kita sudah siap, siapa berbuat apa, itu sudah jelas nanti dalam dokumen ini," paparnya.
Ia menyebutkan, penyusunan dokumen kontingensi gempa bumi dan tsunami ini tengah melibatkan berbagai unsur yang disebutnya dengan Pentahelix yaitu unsur pemerintah, swasta (lembaga usaha), akademisi, media, dan masyarakat. Menurutnya, dokumen ini nantinya akan tetap dievaluasi sekali dalam tiga tahun, atau ketika terjadi bencana.
"Dalam penanggulangan bencana kita selalu melibatkan lima unsur yang kita sebut sebagai Pentahelix. Di dalamnya ada pemerintah, media, swasta, akademisi, dan masyarakat," tambahnya.
 |
| Suasana saat kegiatan workshop |
PMG Muda BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Rizqa Adhary Tegar Putri, yang juga merupakan narasumber pada workshop tersebut menyebutkan, potensi gempa bumi dan tsunami memang tidak dapat diprediksi secara utuh. Kendati demikian, banyak para ahli seperti Peta Sumber dan Bahaya Gempa di Indonesia (PusGen) merilis hasil-hasil kajiannya terkait potensi gempa di seluruh Indonesia.
"Bencana tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, seperti yang kita ketahui gempa bumi bisa datang kapan saja. Banyak ahli yang juga telah mengeluarkan hasil kajiannya," jelas Rizqa.
Dengan alasan tersebut, Rizqa mengimbau agar mitigasi bencana dapat diperkuat di masyarakat, terlebih sebelum bencana terjadi, sehingga tepat langkah dan strategi yang dilakukan saat bencana terjadi.
"Mitigasi bencana itu perlu dilakukan dan diperkuat, dengan penyusunan dokumen-dokumen kebencanaan seperti penanggulangan risiko bencana, seperti kegiatan yang kita lakukan saat ini, penyusunan dokumen kontingensi gempa bumi dan tsunami," terangnya.
Ia menjelaskan, BMKG juga turut aktif dalam memberikan edukasi terkait mitigasi bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti BMKG Goes to School, memberikan edukasi kepada para siswa terkait mitigasi bencana, Sekolah Lapang Gempabumi, hingga peningkatan kapasitas Destana. Hal ini, merupakan upaya-upaya yang dilakukan BMKG guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana.
"Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus memiliki kesadaran mitigasi bencana, misalnya masyarakat dapat menerapkan langkah-langkah evakuasi mandiri saat merasakan ada gempa bumi yang cukup kuat," tutupnya.
Kegiatan yang dilakukan selama tiga hari tersebut, juga melibatkan berbagai unsur dari pemerihtahan seperti Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan berbagai OPD lainnya, ada pun komunitas-komunitas siaga bencana juga dilibatkan dalam penyusunan kontingensi gempa dan tsunami ini. (tri/daily)
