 |
| Ketua DPRD KLU Artadi |
Daily Lombok Utara - Mutasi jabatan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara mencuatkan sejumlah kekosongan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini lantas disoroti oleh Ketua DPRD Lombok Utara Artadi. Dirinya menilai, kekosongan ini tidak bisa dibiarkan sebab dikhawatirkan akan menganggu jalannya pemerintahan.
Kekosongan jabatan justru meliputi Sekretariat DPRD Lombok Utara. Sekwan lama yaitu Kartady Haris diketahui digeser menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Dengan demikian posisi Sekwan akan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Menyangkut hal itu Artadi mengatakan harus segera di isi dalam waktu dekat mengingat kegiatan padat yang ada di DPRD Lombok Utara.
"Tadi sudah saya tanya Pak Sekda, dan telah ditunjuk Plt. Kami minta segara karena agenda kegiatan yang banyak di DPR supaya tidak menganggu," ungkapnya, (21/2/2023).
Dijelaskan, khusus Sekretaris Dewan pihaknya akan bersurat ke Bupati Lombok Utara sebab menurutnya Sekwan itu harus ada rekomendasi oleh pimpinan DPRD. Tentu kriteria yang akan menduduki jabatan tersebut ditegaskannya sudah ia kantongi. Sehingga surat itu diharapkan akan menjadi refrensi oleh Bupati untuk menempatkan orang yang diharapkan oleh wakil rakyat. Jangan sampai, Sekwan justru bertolak belakangan dengan sejumlah anggota yang ada di legislatif.
"Kami akan bersurat karena kriteria sudah kami kantongi," jelasnya.
Mengenai mutasi pergeseran jabatan kali ini, Politisi Gerindra itu mengatakan tentunya dalam melakukan perombakan bupati sudah melakukan seleksi siapa-siapa yang menurutnya dianggap mampu dan bisa mengemban amanah selanjutnya. Hanya kekosongan seperti di Bappeda serta DP2KBPMD harus menjadi prioritas. Bukan tanpa alasan, pasalnya sebentar lagi momen pemilihan kepala desa serentak.
"Sebentar lagi pilkades serentak, maka wajib ada pejabat definitif di sana untuk memudahkan koordinasi. Selain itu di Bappeda, untuk pembahasan APBD Perubahan harus disegerakan," katanya.
Pihaknya berharap, supaya pejabat yang telah dilantik untuk bisa bekerja secara maksimal terlebih PR ke depan daerah masih banyak. Ia juga mendorong agar pemda segera melakukan tahapan untun pansel guna mengisi kekosongan yang masih tersisa. Jangan sampai kekosongan ini malah menghambat kinerja jajaran dibawah.
"Kami harap segera. Paling tidak dalam waktu satu bulan ini bisa terisi," pungkasnya.
Di sisi lain, Sekda Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi mengatakan hari ini pihaknya akan bersurat ke KASN untuk melakukan pansel dalam rangka mengisi kekosongan tersebut. Sebab menurutnya, jika dibiarkan terlalu lama kosong dikhawatirkan akan menganggu jalannya kinerja di pemerintahan.
"Hari ini kita ajukan seleksi terbuka proses lebih lanjut hasilnya akan di kirim ke KASN. Karena prosesnya ketika sudah lantik artinya pasti jabatan kosong maka bisa ditindaklanjuti," terangnya.(tri/daily)
