Daily Lombok Utara – Menghadapi perubahan regulasi dan dinamika politik menjelang tahapan Pemilu 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Utara mulai memperkuat koordinasi dengan jajaran pengawas pemilu.
Upaya tersebut
dilakukan melalui kunjungan kerja konsolidasi ke Kantor Bawaslu Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/9). Rombongan dipimpin Kepala Bakesbangpol KLU H
Adenan, didampingi sejumlah pejabat eselon dan diterima Ketua Bawaslu NTB,
Itratip, bersama jajaran di Aula Rapat Bawaslu NTB.
Pertemuan
tidak hanya membahas penguatan hubungan kelembagaan, tetapi juga dinamika
regulasi pemilu, potensi kerawanan politik, serta kesiapan menghadapi tahapan
demokrasi mendatang.
Itratip
memaparkan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024
yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional pada 2029 dan pemilu lokal pada
2031. Perubahan tersebut turut memunculkan pembahasan mengenai dasar hukum dan
masa jabatan anggota DPRD.
"Kita
masih menunggu pembentukan kesepakatan regulasi terbaru melalui revisi UU
Pemilu dan UU Pilkada. Karena itu, koordinasi dan pemahaman bersama
antarlembaga menjadi penting," jelasnya.
Sementara itu,
Adenan mengapresiasi penerimaan Bawaslu NTB dan berharap komunikasi
antarlembaga terus terjaga di tengah perubahan regulasi politik.
"Kami
berharap sinergi ini terus diperkuat agar kondisi politik di NTB, khususnya
Lombok Utara, tetap aman dan kondusif dalam menghadapi setiap tahapan
pemilu," tandasnya. (tri/daily)
