Daily Lombok
Utara – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara sekaligus
anggota Komisi II DPRD KLU, Nasrudin, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak
(BBM) jenis solar yang dinilai mulai mengganggu aktivitas pertanian di
Kecamatan Kayangan dan Bayan.
Menurut Nasrudin,
kondisi tersebut berpotensi menghambat program ketahanan pangan nasional yang
saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan, mulai
dari penetapan harga pembelian gabah, peningkatan ketersediaan pupuk hingga berbagai
bantuan kepada petani.
"Kalau
pemerintah pusat sudah hadir melalui pembelian gabah, harga jagung, pupuk dan
berbagai program ketahanan pangan, maka pemerintah daerah juga harus hadir
menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani, salah satunya kelangkaan
solar," ujar Nasrudin kepada wartawan ( 04/09/2026).
Ia mengatakan,
saat ini petani mengalami kesulitan memperoleh solar untuk mengoperasikan
traktor, terutama di wilayah Kecamatan Kayangan dan Bayan. Akibat tidak
beroperasinya SPBU di Kayangan dan Tanjung, petani disebut harus mencari BBM ke
wilayah lain.
Nasrudin
mengungkapkan, distribusi solar saat ini lebih banyak terpusat di SPBU
Pemenang. Namun, menurutnya, petani dari Kecamatan Kayangan dan Bayan tidak
leluasa mendapatkan solar di lokasi tersebut karena distribusi diprioritaskan
untuk kebutuhan masyarakat Kecamatan Pemenang.
"Kalau
petani dipaksa membeli Dexlite dengan harga sekitar Rp26 ribu per liter, tentu
biaya operasional mereka akan meningkat. Ini akan memberatkan petani dan
mengganggu proses pengolahan lahan," tegasnya.
Ia meminta
Pertamina segera mencari solusi agar pasokan solar bagi sektor pertanian
kembali normal. Menurutnya, subsidi BBM seharusnya benar-benar dinikmati oleh
petani, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
"Solar
bersubsidi itu untuk petani kita, bukan untuk para pebisnis. Jangan sampai
subsidi negara hanya dinikmati segelintir orang," katanya.
Selain Pertamina,
Nasrudin juga mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas
Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian agar segera
mengambil langkah konkret.
Ia mempertanyakan
peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan
apabila persoalan distribusi BBM untuk petani belum juga terselesaikan.
"Bicara
pupuk pemerintah pusat hadir, pembelian gabah pemerintah pusat hadir, jagung
juga pemerintah pusat. Lalu posisi pemerintah daerah di mana? Harus ada langkah
konkret menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.
Menurut Nasrudin,
kelangkaan solar sudah berlangsung sejak SPBU di Kayangan tidak lagi
beroperasi. Kondisi tersebut hingga kini masih dirasakan para petani yang
mengandalkan traktor untuk mengolah lahan pertanian.
Ia menilai,
apabila penutupan SPBU masih terus berlangsung, pemerintah daerah perlu
menyiapkan skema distribusi sementara agar kebutuhan solar bagi petani tetap
terpenuhi.
"Kalau tetap
ditutup, tentu dampaknya besar terhadap aktivitas pertanian. Pemerintah harus
segera mengambil langkah konkret agar petani tidak menjadi korban,"
pungkasnya. (tri/daily)
