Fraksi Golkar DPRD KLU Dorong Pipa Bawah Laut Jadi Solusi Permanen Air Bersih Gili Meno dan Trawangan | Daily Lombok

 

Daily Lombok Utara – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pemerintah daerah mengkaji penggunaan pipa bawah laut sebagai solusi permanen dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Meno dan Gili Trawangan.

Usulan tersebut mengemuka di tengah polemik Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN). Golkar menilai, persoalan tersebut perlu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kelanjutan kerja sama sekaligus mencari alternatif penyediaan air bersih yang lebih berkelanjutan.

Sekretaris Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., mengatakan KPBU tersebut layak ditinjau ulang dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari kalangan legislatif maupun pihak lainnya.

“Polemik KPBU saat ini menjadi momentum evaluasi di internal pemerintah daerah. Apakah kerja sama perlu dilanjutkan atau tidak. Tetapi, bagi kami di Fraksi Golkar, KPBU sangat layak untuk ditinjau ulang,” ujarnya, Minggu (13/9/2026).

Menurut Darmaji, Bupati KLU perlu lebih mengedepankan aspirasi berbagai pihak yang menyarankan distribusi air bersih ke Gili Meno dan Gili Trawangan melalui pipa bawah laut. Gagasan tersebut, katanya, juga disuarakan sejumlah politisi di DPRD Provinsi NTB.

Ia menegaskan, beragam masukan tersebut bukan bentuk pertentangan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, hal itu merupakan pandangan objektif untuk memastikan solusi penyediaan air bersih tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan masa depan pariwisata Tiga Gili.

Darmaji juga menilai, kecenderungan dukungan terhadap skema pipa bawah laut muncul dari sejumlah fraksi di DPRD KLU. Skema ini dinilai memberi ruang bagi PDAM untuk memegang kendali operasional pelayanan air bersih, sekaligus memastikan tarif dan keuntungan usaha dapat mengalir kepada perusahaan daerah

Untuk merealisasikan alternatif tersebut, Darmaji menilai diperlukan kajian teknis bersama yang melibatkan PDAM dan pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).

Kajian itu perlu mencakup sumber air baku, ketersediaan debit, volume kebutuhan, hingga skema distribusi yang paling memungkinkan diterapkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar teknis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia menyoroti persoalan debit air yang selama ini disebut menjadi salah satu kendala dalam penyediaan air bersih. Menurutnya, informasi mengenai kondisi riil sumber air dan hasil kajian teknis perlu dibuka secara transparan, termasuk kepada DPRD.

“Selama ini, argumen bahwa persoalan debit air menjadi sumber masalah belum sepenuhnya dibuka oleh PDAM kepada publik. Termasuk DPRD sendiri, hingga saat ini belum melihat hasil kajian yang sebenarnya,” ungkapnya.

Darmaji menyebut, Kabupaten Lombok Utara memiliki sejumlah potensi sumber air yang dapat dikaji untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan Gili.

Di antaranya mata air Leong di Desa Tegal Maja dan mata air Kakong di Desa Selelos. Selain itu, air buangan Lokoq Segara yang mengalir ke laut juga disebut berpotensi untuk diteliti lebih lanjut, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan kualitas air baku setelah melalui pengolahan.

“Kita punya banyak sumber yang belum termanfaatkan. Contohnya, sumber mata air Leong, Desa Tegal Maja. Ada juga mata air Kakong, Desa Selelos. Air buangan Lokoq Segara yang mengalir di laut juga bisa menjadi sumber, tinggal bagaimana PDAM mengolah menjadi air siap pakai,” imbuhnya

Lebih lanjut, Fraksi Golkar berharap Bupati KLU dapat menentukan langkah strategis dalam sisa waktu enam bulan masa diskresi yang berjalan. Menurut Darmaji, upaya pemerintah daerah menjalin komunikasi dan melakukan pendekatan ke berbagai kementerian bukanlah proses yang mudah diselesaikan dalam waktu singkat.

Ia mengakui, apabila pengajuan izin beachwell yang mengandalkan mesin PT TCN dapat segera disetujui, hal tersebut bisa menjadi salah satu jalan keluar. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan alternatif apabila proses perizinan tersebut tidak membuahkan hasil sesuai harapan.

“Kita bersyukur kalau pengajuan izin beachwell dengan mengandalkan mesin PT TCN bisa segera disetujui. Kalau tidak, maka kita sebaiknya mengalihkan energi untuk membahas skema lain yang ramah lingkungan dan baik untuk masa depan pariwisata KLU,” tandasnya.

Golkar berharap, evaluasi terhadap KPBU tidak berhenti pada perdebatan mengenai kelanjutan kerja sama, tetapi juga menghasilkan keputusan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, memperkuat peran perusahaan daerah, serta menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan bagi warga dan pelaku usaha pariwisata di Gili Meno maupun Gili Trawangan. (tri/daily)