 |
| Hearing warga ke DPRD KLU |
Daily Lombok Utara – Aliansi aplikator Rumah Tahan Gempa (RTG) dan masyarakat berbondong bondong mendatangi Kantor DPRD Lombok Utara, Senin (27/04/2026). Kedatangan mereka melakukan hearing menuntut kejelasan terhadap bangunan rumah yang sudah dibangun, maupun belum lantaran hingga saat ini tidak ada kejelasan anggaran dari BNPB.
Diungkapkan Narahubung Aliansi Aplikator Zainudin, dalam hearing ini aliansi menuntut supaya pemda mau menganggarkan program yang mengarah ke pembangunan rumah bagi warga korban RTG yang masuk dalam data BPBD. Pasalnya, sejak gempa melulunlantakan bangunan masih tercatat ada masyarakat yang belum mendapatkan program pembangunan rumah kembali.
“Terlebih ada warga yang sudah dibangunkan rumahnya tetapi aplikator yang membangunkan belum dibayar oleh pemerintah. Untuk memperjelas hal itu maka kami tanyakan ke sini,” ungkapnya.
Ancaman pembongkaran oleh Aplikator terhadap rumah warga, bukan sekadar isapan jempol. Sebab ketika aplikator tidak dibayarkan tentu rumah yang sudah dibangun menjadi jaminan. Maka itu, solusi yanh paling tepat dibahas dalam aksi hearing ini yaitu menganggarkan melalui APBD yang dimulai pada tahun 2026 mendatang. Meski nominal tidak banyak, paling tidak ia berharap ada anggaran yang digelontorkan pemerintah sehingga nampak progres tuntutan.
“Tadi sudah disepakati, kita dan eksekutif, legislatif akan menggunakan APBD yang akan di anggarkan di perubahan 2026. Kita tidak mau ke ranah teknis, entah itu berapa yang jelas harus ada komitmen antara dpr dan pemerintah,” jelasnya.
“Jika itu tidak dilaksanakan akan kami surati rumah yang sudah dibangun untuk dilakukan pembongkaran. Mekanisme kesepakatan dpr dan pemerintah tinggal mereka konsolidasikan yang jelas tahun ini terbangun dan terbayar,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani mengatakan, isu pembongkaran RTG warga oleh aplikator ini sangat penting dan menjadi perhatian pihaknya di lembaga. DPR selama ini tidak diam, Komisi III sudah beberapa kali ke BNPB dan eksekutif pun telah bersurat namun belum ada kepastian dari pemerintah pusat.
“Jadi ketimbang masyarakat yang menjadi korban, kita sepakati di hearing tadi akan diselesaikan atau tuntaskan melalui APBD, dan kesepakatan kedua kita mulai aksi dari 2026 perubahan nanti,” katanya.
Menurutnya, masyarakat korban gempa yang belum mendapat rumah tentu menjadi perhatian bersama. Komitmen Politisi PKB ini sudah jelas, maka ia juga berharap agar pemerintah daerah juga memiliki komitmen serupa sehingga tidak ada rumah masyarakat yang dibongkar.
“Asisten II tadi mewakil Sekda sudah hadir. Ini jadi perhatian bersama, kita harus komitmen kita harapkan eksekutif juga komitmen jangan hanya legislatif saja. Ini persoalan rumah yang masyarakat sudah menunggu sejak lama. Kita cicil entah kapan selesai yang jelas harus ada progres,” pungkasnya.(tri/daily)
