 |
| Penandatanganan kesepakatan bersama |
Daily Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KLU tahun 2027 bertempat di Golf Kosaido Country Club Singgar Penjalin (5/3/2026).Pembukaan sendiri ditandai dengan penabuhan Gong oleh Bupati Lombok Utara Dr. H Najmul Akhyar, SH.,MH bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri ST., MT.
Kegiatan Musrenbang yang mengusung tema ”Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat”,dihadiri oleh Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani, bersama anggota Forkopimda KLU, hadir juga Anggota DPRD Provinsi NTB H. Raden Nuna Abriadi, S.IP, Para Ketua Organisasi Wanita, Para narasumber, Para Kepala OPD lingkup Pemda KLU, serta beberapa undangan lainnya.
Musrenbang RKPD tersebut diselenggarakan di dan diikuti sebanyak 250 orang yang terdiri dari perangkat daerah, para Camat dan Akad, Para Kepala Desa, instansi vertikal, NGO, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta unsur lainnya.
Dalam Laporannya Kepala Bapprida KLU Ir. Hermanto menyampaikan bahwa Maksud pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yakni untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat.
“Musrenbang RKPD bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan dari desa dan kecamatan agar terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah,” ungkapnya.
Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Musrenbang yakni terintegrasinya pendekatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah, teridentifikasi dan disepakatinya prioritas program/kegiatan daerah tahun anggaran 2027, serta teridentifikasinya program-program inovasi di desa yang mampu meningkatkan perekonomian dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik.
“Dengan adanya kegiatan ini nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB Firmansyah, S.Hut. M.Si. menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD bukanlah sekadar kegiatan rutin tahunan atau agenda formalitas belaka, melainkan sebagai momentum strategis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
 |
| Bupati Najmul menyampaikan uraiannya |
Fimansyah menegaskan bahwa arah pembangunan yang dirumuskan merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, setiap periode kepemimpinan dan setiap tahapan perencanaan berada dalam satu kerangka kebijakan yang saling berkesinambungan.
“Tema yang di usung oleh Lombok Utara tahun ini in line dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Gubernur NTB yaitu terkait pengelolaan sampah, desa berdaya yang terfokus pada 4 desa di KLU yaitu Desa Bayan, Gumatar, Malaka dan Sigar Penjalin,” ungkapnya.
Firmansyah berharap ada pengetahuan dalam pengelolaan sampah, serta mengajak pemerintah daerah dan masyarakat turut serta mendukung program desa berdaya, selain itu dukung berbagai program terbaik cepat seperti MBG, Sekolah Rakyat dan sebagainya.
“Forum ini harus melahirkan kesepakatan bersama mengenai usulan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian, hasil Musrenbang tidak berhenti pada berita acara, tetapi menjadi dasar kuat dalam penyusunan dan penetapan RKPD,” katanya.
Dalam pada itu Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD KLU menerangkan bahwa Musrenbang RKPD sebagai momentum penting guna menyampaikan seluruh gagasan dan merumuskan isi pikiran.
“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian penting dalam proses Musrenbang karena menjadi representasi aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota dewan melalui kegiatan reses dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya,” jelasnya.
Agus menerangkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat KLU adalah petani, untuk itu seluruh gagasan yang akan disusun nantinya hendaknya berpihak pada para petani serta pentingnya mengurangi angka pengangguran di KLU, DPRD meminta Pemda memperbanyak pelatihan untuk menyiapkan kemampuan masuarakat dalam menyambut lapangan kerja.
“Pada dasarnya pokok pikiran DPRD adalah pokok pikiran masyarakat yah disusun dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah,” tegas Agus.
Dari sebanyak 30 anggota DPRD KLU terdapat sebanyak 886 pokok pikiran DPRD yang telah diintegrasikan pada 12 OPD dan telah masuk dalam SIPD, nanti dapat disusun dalam musrenbang dan dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, sehingga menghasilkan perencanaan yang terintegrasi, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Sementara itu Bupati Najmul menyampaikan bahwa Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta memastikan program-program prioritas berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut tercermin dari capaian penurunan angka kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara, persentase penduduk miskin pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,22 persen, dari 23,96 persen pada tahun 2024 menjadi 20,74 persen pada tahun 2025.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi dorongan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun-tahun mendatang.
“Tema yang diusung tahun menegaskan komitmen kita untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Penguatan kualitas hidup masyarakat juga harus diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan, upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan, penguatan ekonomi lokal berbasis desa dan UMKM guna mendorong kemandirian serta pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Desa untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan kebencanaan menjadi prioritas penting dalam rangka menciptakan daya tahan wilayah terhadap risiko bencana, seluruh upaya tersebut harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” urainya.
“Partisipasi generasi muda, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas menegaskan komitmen bahwa pembangunan Kabupaten Lombok Utara harus inklusif dan tidak meninggalkan siapapun,” lanjutnya.
Bupati Najmul juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, diperlukan inovasi, efisiensi anggaran, penguatan sinergi lintas sektor, serta pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan, termasuk dukungan pemerintah pusat dan skema pembiayaan alternatif.
“Kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial, tetapi harus menjadi ruang musyawarah yang produktif, yang mampu menghasilkan program-program prioritas yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.(*)
