 |
| Ketua DPRD KLU Agus Jasmani |
Daily Lombok Utara – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sudah resmi disahkan. Namun, hingga kini eksekusi anggaran tersebut belum dilakukan.
Menyoroti hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Agus Jasmani, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran agar tidak mengulang keterlambatan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Agus Jasmani meminta pemerintah daerah (Pemda) KLU segera mengeksekusi program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga waktu pelaksanaan APBD bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak langsung pada pelayanan publik serta pembangunan daerah.
“APBD 2026 sudah disahkan, jadi kami di DPRD meminta agar bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan supaya tidak terjadi keterlambatan seperti tahun sebelumnya,” tegasnya, Jumat (09/01/2026).
Menurutnya, semakin cepat APBD dijalankan, semakin panjang waktu pelaksanaan yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas program, efektivitas serapan anggaran, serta keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.
“Semakin cepat, semakin baik. Agar waktu pelaksanaan APBD bisa lebih lama, sehingga kita bisa memastikan pelayanan publik serta pembangunan-pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Politisi PKB itu juga menyoroti potensi kendala teknis yang kerap muncul di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berujung pada lambatnya realisasi anggaran. Untuk itu, ia meminta kepala daerah mengambil langkah tegas dan proaktif.
“Jika memang ada kendala teknis di OPD, kami minta supaya kepala daerah segera memerintahkan para kepala OPD untuk mencari solusi dan menuntaskan kendala-kendala tersebut,” ujarnya.
Ditegaskannya, dorongan percepatan ini sekaligus menjadi bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, agar anggaran yang telah disetujui benar-benar dimanfaatkan secara optimal, tepat waktu, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia pun berharap, dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, pelaksanaan APBD 2026 di Lombok Utara dapat berjalan lebih tertib, cepat, dan berkualitas, sehingga pelayanan publik meningkat dan pembangunan daerah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.(tri/daily)*
