 |
| Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia |
Daily Lombok Timur - Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia (BPDSI) sukses digelar pada Kamis (7/8), dengan fokus utama pada implementasi sistem keuangan desa guna mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.
Dalam seminar ini, Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan bahwa peran BPD jauh melampaui sekadar lembaga intermediasi keuangan. ”BPD adalah katalisator pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Agus, BPD memiliki fungsi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengelola kas daerah, serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menekankan dukungan penuh Asbanda terhadap digitalisasi keuangan desa melalui pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan integrasinya dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Langkah ini diperkuat oleh regulasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Surat Edaran Nomor 130/736/SC Tahun 2020. Kolaborasi Asbanda dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut sebagai langkah konkret menuju digitalisasi fiskal daerah yang akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi keuangan desa.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, turut menyatakan bahwa implementasi sistem digital seperti Siskeudes merupakan bagian esensial dari modernisasi birokrasi. Ia menyoroti bagaimana digitalisasi keuangan desa tidak hanya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, tetapi juga mempersempit potensi manipulasi data dan memperkuat tata kelola anggaran yang adil.
”Integrasi Siskeudes dengan layanan Cash Management System (CMS) milik BPD sangat strategis untuk mendukung transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan desa,” ungkap Sri Sultan.
Selanjutnya, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Bahri, mengungkapkan bahwa hingga kini, sebanyak 115 kabupaten/kota dan 11.070 desa telah menerapkan transaksi non-tunai melalui integrasi aplikasi Siskeudes dan CMS BPD. Implementasi ini telah berhasil dilakukan di tiga kabupaten di DIY, yakni Bantul, Sleman, dan Gunungkidul.
Dari sisi pendanaan, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 hingga saat ini telah mencapai Rp678,9 triliun. Jaka Sucipta dari Kemenkeu menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ini sangat krusial. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan Siskeudes yang saat ini telah menjangkau 95,3% desa di Indonesia.
Namun, sekitar 3.000 desa masih belum menggunakan Siskeudes karena kendala infrastruktur telekomunikasi. Untuk mengatasi hal ini, Kemenkeu tengah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Teman Desa (SIKD Teman Desa) yang dirancang khusus untuk desa-desa dengan keterbatasan akses digital.
Sementara itu, Eko B. Supriyanto dari Infobank Institute menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi digitalisasi keuangan desa. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kemampuan teknis perangkat desa, akses terhadap infrastruktur teknologi, serta potensi ancaman siber.
”BPD secara teknologi sudah solid. Tapi titik rawan kita justru di pihak pengguna di desa. Serangan siber bisa memanfaatkan celah ini,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan teknis dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem, terutama ketika terjadi kendala teknis pada aplikasi.(tik/daily)
