 |
| Ilustrasi rumah tidak layak huni |
Daily Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih banyak ditemui di wilayah tersebut. Tahun ini, upaya tersebut mendapat dukungan tambahan dari pemerintah pusat melalui program aspirasi DPR RI, berupa pembangunan 58 unit rumah layak huni.
Kepala Bidang Permukiman pada Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman KLU, Yaya Pradana, mengatakan bahwa bantuan ini terealisasi berkat kerja sama dengan anggota DPR RI, Abdul Hadi. Bantuan tersebut tersebar di enam desa di KLU, yang langsung menyasar warga penerima manfaat.
"Diantaranya ada Desa Malaka menerima 13 unit, Desa Sigar Penjalin 12 unit, Desa Segara Katon 8 unit, Desa Sambik Bangkol 14 unit, Desa Dangiang 6 unit, dan Desa Kayangan 5 unit," ungkap Yaya Pradana, Selasa (26/8/2025).
Bantuan ini bersifat stimulan swadaya, di mana masyarakat penerima bantuan juga diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Alokasi dana yang diberikan pun menyesuaikan kebutuhan: Rp50 juta per unit untuk pembangunan rumah baru, dan Rp20 juta per unit untuk perbaikan rumah.
Selain bantuan dari pusat, Pemkab KLU juga mengalokasikan dana dari APBD 2025 untuk membangun 23 unit RTLH, masing-masing dengan anggaran Rp35 juta per rumah. Tak hanya itu, program inovatif daerah seperti Jumat Bedah Rumah (Jubah) serta dukungan sektor swasta melalui CSR Bank NTB Syariah juga terus digalakkan.
"Kolaborasi berbagai pihak ini menjadi strategi utama dalam mempercepat penuntasan RTLH. Dengan tambahan bantuan ini, total RTLH yang sebelumnya mencapai sekitar 7.000 unit di KLU diproyeksikan akan terus menurun secara bertahap setiap tahunnya," jelas Yaya.
Dengan adanya dukungan berlapis dari pusat, daerah, dan swasta, Pemkab KLU optimistis percepatan penanganan RTLH dapat lebih efektif, sehingga semakin banyak warga yang bisa menempati hunian layak.(tri/daily)
