![]() |
Pimpinan DPRD KLU saat memimpin sidang Paripurna |
Daily Lombok Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD)KLU Menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Sidang (31/1/2025).Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD KLU I Made Karyase.,S.PdH dan didampingi Wakil Ketua I Hakamah, dihadiri juga oleh Bupati H. Djohan Sjamsu SH,Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi S.STP.,MM,para kepala OPD serta undangan lainnya.
Dalam laporan pansus yang disampaikan oleh Zakaria Abdillah menyampaikan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Pansus menyimpulkan bahwa LKPJ tahun 2024 pembahasannya dilakukan lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut berdampak pada indikator capaian program pembangunan belum bisa dirilis sepenuhnya oleh BPS sehingga Pansus tidak bisa memberikan penilaian secara keseluruhan dan detail.
Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2024 Tentang penjabaran APBD tahun 2024 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2024 tentang APBD Tahun 2024 terjadi pelampauan Pendapatan Daerah sebesar Rp.61.519.574.326 Yang bersumber dari PAD khusunya pajak daerah dan Dana Transfer.
"Khusus di bidang retribusi daerah terjadi penurunan dari target sebelumnya sehingga perlu adanya peningkatan system dan sumber-sumber retribusi pada tahun berikutnya seperti Dishub,DLH,PU,dan Disperindagko,"bebernya.
Lebih lanjut kata Politisi PKS ini untuk di bidang belanja daerah, jika melihat realisasi sebesar 95,06 persen tentu tergolong baik namun demikian masih tergambar Silpa yang mencapai 115 milyar lebih yang disebabkan oleh efisiensi, pelampauan target pendapatan dan masih adanya pekerjaan fisik yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran 2025, sehingga perlu perbaikan dan peningkatan System perencanaan dan penganggaran.
Pada aspek kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari penurunan angka kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia, angka kepuasan masyarakat tergolong cukup baik yang ditandai dengan keluarnya Kabupaten Lombok Utara dari daerah tertinggal, namun khusus di bidang PDRB yang sebagian besar bersumber dari sektor pariwisata dan sektor pertanian kami masih melihat Pemerintah belum maksimal sehingga kedepan perlu peningkatan sumberdaya manusia baik di sektor pariwisata maupun pertanian termasuk meningkatkan anggaran dan investasi destinasi wisata baru serta kwantitas dan kwalitas bibit pertanian, ketersediaan pupuk dan cakupan air irigasi yang memadai.
"Untuk aspek daya saing daerah pada tahun 2023 tergambar capain yang cukup baik namun dibidang akuntabilias kinerja pemerintah daerah dan hasil penilaian terhadap LPPD masih rendah sehingga kami menilai perlu terus melakukan penataan di bidang reformasi birokrasi agar para pejabat yang ditempatkan di semua OPD memiliki kemampuan dan komptensi yang cukup untuk mendorong daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarkat,"tuturnya.
Pada aspek pelayanan umum bidang Pendidikan meskipun capaian IPM kita melampaui target menjadi 68,24 di tahun 2024 namun untuk angka ratarata lama sekolah tidak tercapai target sehingga perlu menjadi perhatian OPD terkait, demikian juga pada indeks Pembangunan gender yang sejak tahun 2023 tidak tercapai target.
"Pelayanan umum bidang Kesehatan khususnya pada angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi baik di tahun 2023 mampun di tahun 2024 tidak tercapai target, disamping iłu masih terjadi berbagai keluhan masyarkat terhadap pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun RSUD,"katanya.
Masih kata Zakaria Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh di lingkup RSUD dan pelayanan Kesehatan lainnya baik iłu sumberdaya manusia, system dan mekanisme kerjanya, agar besaran anggaran dan realisasi anggarn seimbang dengan system pelayanan.
Dibidang sarana dan prasarana Kesehatan negara telah menyiapkan sejumlah anggaran yang cukup namun masih menemukan adanya sarana dan prasarana Kesehatan yang tidak berfungsin dengan baik karena dalam proses pengadaannya tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi spesifikasinya, sehingga kedepan diperlukan keseriusan menempatkan orang-orang dibidang pengadaan barong dan jasa dilingkup RSUD secara khusus dan di dinas Kesehatan umumnya.
Pelayanan umum bidang infrastruktur pada tahun 2023 cukup menggembirakan karena seluruh capaian melampaui target berdasarkan rilis BPS namun pada tahun 2024 secara utuh kita tidak bisa memberikan penilaian karena seluruh indikator capaian belum dirilis.
![]() |
Suasana sidang paripurna DPRD KLU |
"Cakupan Rumah Layak Huni harus terus ditingkatkan terutama terdahap massyarakat yang terdampak gempa yang sampai Saat ini belum mendapatkan bantuan rumah tahan gempa,"harapnya.
Untuk capain air bersih harus menjadi perhatian terutama terhadap masyarkat di tiga gili pasca terjadinya kekisruhan Kerjasama antara PDAM dan PT.TCN pasca dicabutnya ijin operasional PT.TCN Oleh KKP
Pembangunan infrastruktur jalan tergolong baik terutama terbangunnya jalur dua di pusat kota kabupaten karena kesuksesan pemerintah melakukan pembebasan lahan pertokoan tanjung yang selama ini belum bisa direalisasikan sejak tahun 2014 yang lalu, tetapi masih perlu dilakukan pemerataan Pembangunan infrasttruktur jalan terutama pada jalan-jalan kabupaten yang sampai saat ini masih belum layak.
Untuk pembangunan gedung-gedung pemerintah pasca gempa meskipun cukup terlampaui tinggi namun masih terdapat system dan mekanisme pengadaan bangunan melalui tender yang tidak ideal seperti Gedung DPRD, Kantor Dinas Sosial, Terminal dan Landscape di Teluk Nara yang sampai sekarang belum selesai yang disebabkan oleh pelaksanaan tender di perubahan anggaran.
"Harapan kami Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara serius terhadap sumberdaya manusia khususnya di bidang ULP," tutupnya.(rry/daily)