 |
| Anggota DPRD KLU Fraksi PKB saat melakukan reses |
Daily Lombok Utara - Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB) turun menyerap aspirasi masyarakat melalui reses masa sidang III tahun 2024 selama enam hari di bulan November.
"Kami turun melakukan reses sebagai anggota dewan baru untuk menyerap aspirasi masyarakat," ucap anggota DPRD KLU, Sutranto dihadapan konsituennya, Kamis (5/12).
Dalam Reses pada sidang ke-III tahun anggaran 2024 ini, Sutranto didampingi Ketua DPC PKB KLU yang juga anggota DPRD NTB H Jamhur, Sekretaris DPC PKB KLU Ada Malik, dan Ketua DPRD KLU Agus Jasmani.
"Reses ini kami laksanakan di rumah salah satu kader PKB yang ikut nyaleg kemarin. Lokasi ini kita pilih sebagai pemberdayaan seluruh caleg turut serta memberikan suara untuk PKB," katanya.
Melalui reses ini, dirinya dapat menyerap aspirasi masyarakat yang dapat diusulkan ke daerah untuk dimasukan ke dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.
"Apa yang menjadi usulan masyarakat kita tulis, dan kita minta segera membuat proposal agar segera kita masukan ke dalam pokir," terangnya.
Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menyampaikan, apa yang menjadi aspirasi akan menjadi catatan untuk dimasukan dalam pembahasan anggaran daerah. Tentunya akan dipilah mana menjadi prioritas utama sesuai kemampuan anggaran daerah.
"Yang jelas, aspirasi masyarakat harus direalisasikan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB KLU H Jamhur menyampaikan, enam anggota DPRD KLU dari fraksi PKB yang melaksanakan Reses harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh sehingga aspirasi masyarakat dapat diserap.
"PKB punya enam anggota dewan di KLU, dan kita tetap berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat yang dimasukan sebagai Pokirnya nanti," ucapnya.
Ia juga menekankan kepada seluruh anggota dewan dari fraksi PKB tidak boleh suka gonta-ganti kartu nomor handphone, dan harus mudah berkomunikasi dengan konstituen.
"Tidak boleh anggota dewan dari PKB non aktifkan handphone, apalagi sulit dihubungi," imbuhnya.
Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, ada banyak usulan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti bantuan UMKM, infrastruktur jalan, lampu penerang jalan, dan bantuan ekonomi lainnya.
"Dari aspirasi ada yang bisa di-cover melalui anggaran daerah, dan juga anggaran provinsi. Untuk program dalam bentuk besar, saya masukan lewat program aspirasi saya," kata anggota DPRD NTB dua periode ini.
Ditambahkan, Sekretaris DPC PKB KLU Ada Malik menekankan kepada anggota dewan dari fraksi PKB harus tetap menjaga kekompakan dan mendengarkan aspirasi konstituen.
"Tetaplah merawat konstituen sebagai bentuk kecintaan masyarakat kepada PKB," tegasnya.
Fraksi PKB harus mampu mengawasi kebijakan pemerintah daerah agar kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat KLU.
"Tetap awasi agar penyusunan anggaran daerah berpihak utama untuk kepentingan masyarakat. Apalagi sekarang sudah masuk pembahasan anggaran murni tahun 2025," tandasnya. (tri/daily)
