Iklan

, November 10, 2024 WIB
Last Updated 2024-11-11T02:51:54Z
NasionalPolitik

Dua Pekan Menjelang Pencoblosan, Bawaslu KLU Rakor Penataan sistem informasi dan pengamanan Pilkada 2024 | Daily Lombok

Foto bersama saat kegiatan rakor

Daily Lombok Utara - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat koodinasi penataan sistem informasi pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan pada pemilu 2024 KLU di 27 November atau sekitar dua pekan lagi dilaksnakan. 


Rapat koodinasi dihadiri oleh anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri dan dibuka Kordiv H2PH Bawaslu Lombok Utara Riasukandi dan dihadiri seluruh Pengawas Kecamatan (Panwas) se KLU dengan menghadirkan tokoh Pers NTB H Rudi Hidayat dan Kapolres Lombok Utara yang di wakili oleh Kasat Intel AKP I Ketut Artana. 


Dalam sambutannya, Riasukandi S.Pd mengatakan menjelang hari pelaksanaan pencoblosan Pilkada KLU, kawan-kawan Panwascam dinilai perlu mendapatkan pemahaman bagaimana penerapan sistem informasi pengawasan maupun bagaimana pengamanacEn penyelenggaraan pemilu nanti. 


Kendati, kata Andi, melalui dapat koodinasi ini semua anggota Panwascam mendapatkan bekal saat bekerja di lapangan mengawasi jalannya pemilu yang bersih dan berintegritas. 


“Melalui rapat koodinasi ini hendaknya Panwascam dapat lebih memahami bagaimana cara kerja sistem baik itu melalui media atau pers maupun sistem keamanan yang di Pilkada nanti,” singkatnya.


Sementara itu, anggota Komisioner Bawaslu Provinsi yang membuka kegiatan mengingatkan kepada seluruh Panwascam dan pengawas dibawah nya untuk bekerja sungguh-sungguh. Karena, apa yang dihasilkan oleh pengawas merupakan keberhasilan daripada pelaksanaan Pilkada situ sendiri. 


“Tujuan kita sebagai pengawas adalah untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Tugas lainnya juga jangan ada Panwas yang kemudian berafiliasi kepada salahsatu Pasangan Calon (Paslon),” terangnya.


“Tidak ada cerita nantinya bahwa bukan kita yang mengawasi jalannya pemilu yang damai tetapi kita yang malah diawasi oleh masyarakat,” sambungnya.


Menurut Hasan, untuk menjadi seorang pengawas harus memahami tugas fungsi pokok yang telah diatur. Tahapan Pilkada akan diawasi mulai dari awal hingga penetapan hasil pemilu. 


“Melalui rapat koordinasi kali ini, kawan-kawan pengawas akan dibekali terkait sistem informasi bagaimana agar tertata dengan rapi. Dengan kunci 5W 1 H, pengawas akan diberikan pemahaman oleh tokoh pers sendiri. Demikian dengan bagaimana sistem keamana bekerja nantinya akan diberikan pemaparan oleh Kasat Intel Polres Lombok Utara,” jelasnya.


“Saya berharap setelah selesai rapat koodinasi ini semua Panwas bisa berkolaborasi dalam mengawasi jalannya pemilu yang beritegritas,” pungkansya.


Haji Rudi Hidayat dalam pemaparannya menekankan kepada kejujuran seorang pengawas itu sendiri. Karena Kalau tidak jujur maka bawaslu sendiri sangat rugi merekrut. Pasalnya, pengawas itu dibentuk dengan segala kebutuhannya dalam bekerja dan tentunya digaji. 


“Kalau ingin Pemilu itu berjalan damai maka kuncinya jujur. Apapun yang ditemukan berkaitan dengan pelanggaran di lapangan segera laporkan,” terangnya. 


Menurutnya, sistem pelaporannya pengawas itu sangat mudah karena sudah disiapkan bentuk pelaporannya. Kalau di pers itu menulis peristiwa dengan aturan penulisan dan tidak bisa sembarangan. “Saya hanya berpesan itu saja yakni jujur. Kalau sudah jujur maka pemilu yang berintegritas akan dicapai nantinya,” tutupnya.


Sementara itu, Kasat Intel Polres Lotara, AKP I Putu Artana menjelaskan bagaimana informasi itu dikelola oleh kepolisian. Disebutkannya Ada dua jenis laporan yang kemudian menjadi tindaklanjut kepolisian. Yang pertama sistem pelaporan A dimana, kepolisian bergerak berdasarkan dari internal sendiri yang kemudian ditindaklanjuti. Kemudian yang ke dua itu pelaporan B, dimana bersifat pengaduan atau laporan dari masyarakat ataupun lembaga lainnya.


“Saya mengimbau nantinya, pengawas saling mendukung karena kepolisian juga masuk dalam Gakkum pemilu. Jadi jangan pelit-pelit terhadap informasi yang sifatnya secara adminitrasi saling menguntungkan,” ujarnya.


“Kalau informasi itu bersifat untuk diketahui oleh Panwas saja tidak masalah tidak di bagi. Tetapi kalau informasi itu bersifat mengganggu keamana kamtibmas atau kenyamanan pemilu segera koordinasikan dengan kami. Karena sejauh ini kami juga sudah memetakan potensi kerawanan PAD a Pilkada di KLU ini,” tutupnya. (tri/daily)

Terkini