 |
| Anggota Fraksi Gerindra DPRD KLU Nasruddin |
Daily Lombok Utara - Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta supaya Bupati Lombok Utara, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Pimpinan Organisasi Perangkat Derah (OPD) untuk tidak memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat politik. Hal ini diungkapkan Anggota Fraksi Gerindra KLU Nasrudin, Kamis (08/02/2024).
Menurutnya, berbagai isu belakangan muncul dibawah jika ASN diduga ditekan oleh pimpinan untuk diarahkan memilih salah satu partai. Demikian dengan tenaga kontrak dan honor, sehingga penting ia menyampaikan agar semua ASN di daerah bersikap netral dan profesional. Dugaan tekanan tersebut idealnya tidak harus dilakukan, sebab pesta demokrasi ini harus disambut dengan meriah, ketika memang benar ada tekanan maka justru mencederai demokrasi itu sendiri.
"Pemilihan ini tinggal 8 hari kedepan baik pemilihan presiden dan pileg. Saya selaku anggota DPRD meminta Bupati, Sekda dan OPD harus netral, tidak boleh mendoktrin apalagi intervensi memilih salah satu parpol yang ada di Lombok Utara," tegas Nasrudin.
Dijelaskan, tahun ini merupakan momen terakhir massa jabatan Bupati di 2024 artinya kalau ada ASN apalagi sekda, camat, dan kepala sekolah mengarahkan ke salah satu parpol pihaknya akan mengawasi secara maksimal. Ia mengklaim memiliki kurang lebih 300 orang yang awasi ASN KLU secara langsung jika ditemukan jelas ada tahapan dan proses.
"Jangan sampai arahkan ke parpol, apa yang kami dengar ada beberapa opd ada perintah dari bupati setiap ASN di dapil itu minimal 10 suara di TPS. Ingat, tahun ini kita pilih bupati baru sehingga jangan dijadikan momen ini untuk kepentingan politik," jelasnya.
"Kalau ada salah satu pejabat yang mencalonkan anaknya jangan sampai manfaatkan fasilitas daerah apalagi untuk kampanye. Untuk tenaga honor dan kontrak jangan ikut-ikutan, saya minta semua untuk netral," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Ridawan menegaskan kaitan pesta demokrasi yang akan datang semua pihak harus ikut andil mengawasi. Khusus untuk para ASN jangan sampai ada pihak yang tertekan dan ditekan biarkan masyarakat memilih secara baik sesuai hati nurani dan pilihan mereka sendiri.
"Masyarakat harus manfaatkan momen ini dengan riang gembira tanpa ada paksaan tanpa ada tekanan, dan sesuai dengan hati nurani. Kepada ASN saya imbau untuk tetap bersikap profesional dan netral tidak boleh ada pejabat yang menekan maupun tertekan dengan pesta demokrasi ini, tidak boleh ada tekanan dan tertekan atau saling menekan," tegasnya.
Danny menilai, usai pesta demokrasi ini berakhir semua pihak harus sama sama kolaborasi membangun daerah ini. Maka ketika ditemukan ASN tidak netral maka sanksi secara aturan harus diberlakukan kepada seluruh pejabat tidak ada yang boleh masuk ke ruang politik sehingga menggadai perannya sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.
"Berbicara informasi temuan sampai saat ini belum ada tetapi saya imbau terus supaya semua netral. Penyelenggara pemilu ada KPU dan Bawaslu harus dorong asaz demokrasi yang baik supaya ini bersuksesi dengan baik," pungkasnya. (tri/daily)
