 |
| Ketua Banggar DPRD KLU Tusen Lasima |
Daily Lombok Utara - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tusen Lasima menilai, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harusnya dapat ditingkatkan.
Dikatakanya, terutama setelah berakhirnya pandemi Covid-19 yang telah menghadirkan peluang bagi perkembangan pariwisata daerah.
Ketua Banggar DPRD KLU tersebut, berpendapat bahwa PAD Lombok Utara seharusnya mencapai lebih dari Rp 200 miliar, tergantung pada pemanfaatan peluang yang ada.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengadopsi program "one gate" dengan menerapkan aplikasi pembayaran bagi wisatawan yang mengunjungi tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air).
"ini dapat mengoptimalkan penerimaan daerah," ujar Tusen sesaat mengikuti kegiatan rapat Banggar di aula kantor DPRD KLU selasa (03/10/2023).
Tusen menekankan pentingnya beralih ke sistem IT dalam mengelola pungutan masuk ke tiga gili.
“Sudah harus beralih ke sistem IT karena kalau pungutan (masuk gili) perorangan itu rentan, tinggal bagaimana implementasinya nanti,” terangnya
Melalui Peraturan Bupati (Perbup), retribusi kawasan masuk wisata tiga gili akan dibayarkan secara online, dan pendapatan tersebut akan langsung masuk ke kas daerah.
Selain itu, potensi peningkatan PAD juga terdapat dalam Perda Pajak dan Retribusi yang telah diperbarui.
Tusen memaparkan bahwa sistem ini akan mengadopsi teknologi barcode yang lebih canggih untuk memudahkan pengumpulan pajak.
Meskipun potensi PAD KLU idealnya mencapai Rp 250 miliar per tahun, realisasinya masih di bawah angka tersebut, sebagian karena implementasi aturan yang belum optimal.
Oleh karena itu, DPRD mendorong pemerintah untuk mengejar target ini demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin segera implementasinya ini kewajiban kita, malu kita sudah jadi daerah otonomi tapi PAD segitu gitu saja,” katanya.
Target PAD akan dibahas dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk penentuan alokasi anggaran di tahun 2024. Semua ini harus disepakati paling lambat akhir November 2023.
“Ini baru kita bahas lembaran awal, karena dokumennya belum disiapkan oleh pemerintah. Nanti kita lihat pas dibahas, mana-mana yang urgen termasuk target PAD ini,” pungkasnya. (tri/daily)
