 |
| Peserta sidang |
Daily Lombok Utara - DPRD Lombok Utara menyampaikan laporan hasil reses pada masa sidang kedua bertempat di Aula Kantor DPRD Lombok Utara, Senin (2/10). Paripurna tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Anding Duwi Cahyadi, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi sejumlah anggota DPRD, dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam laporannya, Juru Bicara (Jubir) kegiatan reses Arif Usman mengungkapkan, kegiatan reses diselenggarakan pada awal bulan Juli 2023 di mana tercatat ada 4 poin yang menjadi aspirasi oleh masyarakat. Di antaranya, pada bidang pemerintahan supaya ada penambahan Penerangan Jalau Umum (PJU) serta pemasangan CCTV di sejumlah titik di desa hal ini untuk memantau situasi serta antisipasi tindakan kriminal.
"Lalu yang kedua ada bidang ekonomi, masyarakat berharap supaya pemda membuat pelatihan berbasis online kepada wirausaha, memberikan fasilitas bantuan alat produksi, hingga permodalan," ungkapnya.
Selanjutnya pada bidang infrastruktur pembangunan, masih banyak masyarakat meminta untuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, perabatan, talud, hingga pembuatan Mck di sejumlah desa. Dan terakhir, di bidang kesejahteraan masyarakat meminta untuk merealisasi tunjungan atau insentif pada guru ngaji, marbot, serta bantuan BPJS untuk masyarakat miskin atau tidak mampu dan lain sebagainya.
"Kami berkesimpulan, pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi masyarakat, sarana ibadah, peningkatan alokasi anggaran pkk, karang taruna, sampai pembimbing rohadi juga diharapkan oleh masyarkat," jelasnya.
"Selain itu fasilitasi peningkatan ekonomi melalui bantuan media pemasaran libatkan karang taruna, pemkab harus turut mengkontrol harga kebutuhan pokok terutama harga beras yang dikeluhkan masyarakat. Dan yang paling penting pemerintah harus menyediakan lapangan kerja secara luas," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi mengatakan hasil daripada reses masa sidang II ini sudah disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah harus menindaklanjuti untuk nanti di masukan dalam APBD 2024. Aspirasi masyarakat di sebut Politisi Gerindra ini, masih mengarah pada pembangunan serta ekonomi. Termasuk penanganan bencana kekeringan juga harus jadi prioritas.
"Reses ini sudah diatur dalam Undang-undang jadi kami berharap kepada pemda hasil reses tidak lepas dari RPJMD Bupati, kami membantu menjawab apa yang sudah dijanjikan Bupati itulah bagian dari cara kami membantu pemerintah ini," katanya.
Terhadap kegiatan reses masa sidang ketiga, lanjut Artadi, akan diselenggarakan minggu depan pada bulan ini. Jadwal sudah diberikan oleh Sekretariat sehingga perorangan anggota DPRD sudah bisa turun ke konstituen masing-masing daerah pemilihan untuk melakukan kegiatan. Dalam reses sendiri sekali turun harus bisa mengumpulkan setidaknya 300 orang lebih.
"Kami sudah mulai minggu depan, kita tidak menarget karena kemungkinan apa yang disampaikan masyarakat tidak jauh hasilnya dari reses masa sidang kedua. Yang jelas ini nanti akan ditindaklanjuti tahun depan," pungkasnya.
Secara terpisah, Sekda Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi mengaku hasil reses yang disampaikan oleh DPRD notabene sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena itu merupakan program yang rutin turun setiap tahun. Hanya saja, menyangkut pemasangan CCTV dirinya menilai daerah ini merupakan yang teraman di NTB maka CCTV dianggap masih belum menjadi hal yang urgent.
"Ini sudah kita lakukan cuma intensitasnya kita batasi karena kemampuan keuangan daerah kita terbatas. Kalau CCTV saya kira belum perlu, kecuali pada objek wisata seperti tiga gili. Yang jelas nanti kita lihat kemampuan keuangan kita kalau memungkinkan, volumenya kita tambah," tandansya. (tri/daily)
