 |
| Izul Islam saat ditemui di kediamannya |
Daily Lombok Barat - Carut marutnya kebijakan yang dikeluarkan Geburnur NTB atas kisruh lahan tanah PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan Desa Gili Indah Pemenang Kabupaten Lombol Utara (KLU) mendapat perhatian dari H Izul Islam. Bahkan rencana aksi demo yang akan digelar Rabu (15/3), oleh masyarakat gili Trawangan akan dipimpin langsung olehnya.
Izul Islam sendiri merupakan mantan Wakil Bupati Lombok Barat dan pernah duduk di kursi DPR RI mengaku prihatin dan gerah dengan kebijakan Gubernur NTB yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat Trawangan. Demikian juga dengan kebijakannya yang kerap berubah-ubah. Lantas, itulah yang membuat politikus senior di Lombok tersebut mengklaim akan memimpin aksi protes masyarakat gili Trawangan khususnya warga yang bermukim dan berusaha di lokasi lahan yang dimodali HGB oleh Provinsi NTB kepada investor asing.
“Gubernur memperingan angin segar bagi 15 pengusaha asing tanpa memikirkan masyarakat selaku penggarap lahan. Ini akibat kebijakan Gubernur yang memberikan status HGB kepada 15 pengusaha asing di lahan GTI itu,” ungkap Izul Islam saat ditemui di kediamannya, Selasa (13/3).
Menurutnya, jika melihat sejarahnya seharusnya tanah seluas 75 hektar milik pemerintah Provinsi yang di berikan status HGB kepada PT GTI dikembalikan kepada masyarakat setempat. Jangan justru mempermudah asing untuk statusnya.
“Setelah aksi pertama warga telah disepakati melalui notulen yakni masyarakat sepakat untuk diberikan status HGB meski masyarakat menuntut sejumlah lahan itu diberikan kuasa kepemilikan atau status SHM. Namun ditengah jalan kebijakan Gubernur justru berubah dan ada 15 turis asing justru mendapatkan setingkat HGB,” terangnya.
“Itu terbukti dari pengajuan awalnya hanya 5 HGB dan sekarang sudah menjadi 15 HGB dan itu dikeluarkan Provinsi dengan alasan sudah melalui kajian dan evaluasi,” sambungnya.
Sekarang ini, kata Izul lagi, 15 orang asing yang sudah memegang HGB menjadi lebih arogan bahkan melakukan pengusiran juga terhadap warga yang mana tempatnya menyewa dahulu.
“Kendati itulah yang menjadi alasan saya sebagai bentuk perhatian kepada pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur. Ini dalam rangka mengingatkan juga agar pemerintah tidak lupa sejarah,” pungkasnya.
Lebih jauh dikatakannya, dari rencana aksi itu pihaknya tidak membenarkan adanya boikot penyeberangan jalur menuju tiga gili. Demikian juga perusahaan yang ada di gili untuk tidak mewajibkan stafnya untuk ikut serta dalam aksi demo.
“Saya sudah meminta warga gili untuk tidak mewajibkan stafnya ikut aksi. Demikian juga dengan informasi adanya boikot penyeberangan itu,” ungkapnya.
“Yang pasti saya akan turun langsung dalam aksi bersama masyarakat gili Trawnagan,” tandasnya. (tri/daily)
