 |
| Audiensi LSM Kasta NTB ke DPRD KLU |
Daily Lombok Utara - Belakangan ini muncul sejumlah kasus menyangkut menu pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara. Sontok hal ini menjadi pertanyaan publik, perihal pengelolaan pun sistem pendistribusian. Maka itu, LSM Kasta NTB DPD KLU melakukan audiensi ke DPRD Lombok Utara, Selasa (03/03/2026).
Dalam pertemuan itu, hadir Ketua Satgas MBG KLU H. Rusdi, didampingi Kepala Dikes KLU dr. Lalu Bahrudin, dan Ketua Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Lombok Utara, Adi Pratama. Dalam diskusi tersebut, menguap sejumlah tuntutan oleh Kasta, salah satunya dengan membentuk tim evaluasi kerja.
"Ada 5 poin tuntutan kami dan di iyakan oleh DPR, dan ini harus ada tindaklanjutnya mengingat MBG di KLU banyak di sorot oleh masyarakat," ujar Sekretaris Kasta DPD KLU, Anam Khan.
Tuntutan tersebut, yaitu membentuk tim evaluasi kerja MBG dengan melibatkan berbagai pihak (LSM), lalu jika terdapat dapur melakukan kesalahan berulang ulang maka kasta NTB tidak segan melaporkan ke BGN pusat maupun aparat penegak hukum lainnya, ketiga SPPI dalam waktu dekat akan mengakomodir sekolah yang belum mendapapatkan MBG salah satunya SDN 4 sokong yang ada di Dusun Mengkudu.
 |
| Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah |
"Kemudian poin yang keempat dan kelima yaitu pihak dapur tidak boleh lagi menyajikan menu buah busuk. Dan tidak boleh ada lagi penerima manfaat yang keracunan setelah mengkonsumsi MBG," lanjut Anam.
Menurutnya, dari hasil diskusi tersebut ia menilai bahwa Satgas KLU tidak benar benar memahami tupoksi. Pasalnya, sejauh ini SPPG dalam prosesnya langsung direct ke BGN pusat sehingga terkesan mekanisme yang ada di daerah menjadi formalitas belaka. Tentu hal ini timpang, lantaran daerah yang menjadi objek program justru tidak bisa mengkontrol program itu sendiri.
"Kalau Satgas mereka semua binggung tidak tahu apa tugas fungsinya di MBG ini. Kalau DPR masuk dalam kepengawasannya, hanya saja sampai saat ini DPR terkesan menutupi dan tidak berani bicara soal temuan yang ada di lapangan," pungkas pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun ini.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi dan ini menjadi komitmen bersama. Sebab program MBG harus diawasi oleh semua pihak, terhadap SPPG pihaknya mengimbau agar pelayanan perlu diperhatikan SOP supaya sebelum makanan disajikan harus steril dan higenis.
"Kami pimpinan dewan dan Komisi III sekali lagi harapan kita kaitan dengan pelayanan perlu SOP, betul di jaga maksimal steril higenis ini jadi ujung tombak supaya mereka menerima program dengan baik," ungkap Politisi Gerindra ini.
"Kita semua harus komitmen bersama mengawasi perjalanan program ini, baik progres pembangunan dapur karena tujuan Pak Presiden ingin banyak pihak yang terlibat jangan sampai SPPG libatkan mitra satu dua saja," imbuhnya.(tri/daily)
