 |
| Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah |
Daily Lombok Utara – Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, Hakamah, menyoroti persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram yang semakin meresahkan masyarakat. Ia menilai pasokan gas bersubsidi ke daerah ini masih jauh dari kebutuhan harian.
Menurut Hakamah, saat ini Lombok Utara hanya dilayani oleh satu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dengan suplai sekitar 11 ton per hari. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan riil masyarakat yang mencapai 25 ton per hari.
“Banyak ibu-ibu sekarang mencari LPG ke warung-warung, tapi barangnya tidak ada. Inilah yang kami minta solusi dari pemerintah provinsi agar volume pasokan ditambah. Minimal sekali jalan bisa membawa 15 ton, bahkan kalau sehari dua kali bisa 30 ton, sehingga ada stok untuk masyarakat,” tegasnya, Selasa (23/9/20205)
Hakamah juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar LPG 3 kilogram benar-benar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa ASN maupun anggota DPRD tidak boleh menggunakan LPG subsidi, termasuk juga pelaku usaha.
“Gas 3 kilogram ini harus diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Untuk usaha tidak boleh menggunakan tabung subsidi, dan pengawasannya harus tegas,” katanya.
Selain itu, ia berharap Dinas Perhubungan Provinsi NTB memberi perhatian khusus terhadap Lombok Utara yang lokasinya jauh dari SPBE utama di Sekotong. Jarak distribusi dari Sekotong ke Kayangan yang mencapai sekitar 150 kilometer dinilai merugikan pengusaha jika pasokan hanya sedikit.
“Dengan adanya operasi pasar atau operasi merah putih ke depan, kondisi ini harus jadi bahan pertimbangan dan dibuat kebijakan khusus bagi Lombok Utara,” pungkasnya.(tri/daily)
