 |
| Ketua Bawaslu KLU bersama Anggota Komisoner Bawaslu KLU |
Daily Lombok Utara - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara secara intensif melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Dalam proses ini, Bawaslu menemukan adanya dua keluarga di Tanjung yang menolak untuk dicoklit, dengan alasan mereka tidak pernah menerima bantuan sosial.
Ketua Bawaslu Lombok Utara, Deni Hartawan, menjelaskan bahwa secara nasional, Bawaslu telah diperintahkan untuk meluncurkan pengawasan hak pilih.
“Dalam dua hari pertama coklit pantarlih, di tingkat PKD kami sudah membentuk tim patroli untuk mengawasi di semua jajaran Bawaslu,” ujarnya, Kamis (27/6/2024).
Sebagai bagian dari upaya ini, Bawaslu Lombok Utara juga telah mendirikan posko kawal hak pilih di kantor mereka. Posko ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan jika ada temuan atau keluhan dari masyarakat.
“Selama coklit ini berlangsung, ada beberapa temuan, seperti di Tanjung, ada dua kepala keluarga yang menolak untuk dicoklit. Menurut informasi yang kami himpun, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan, sehingga mereka menolak untuk didata,” kata Deni Hartawan.
Menanggapi penolakan tersebut, Deni menegaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara untuk memberikan penjelasan kepada warga bahwa pendataan ini tidak ada kaitannya dengan bantuan sosial.
“Bawaslu hanya bertugas mengawasi, menginput data, dan mencatat semua kejadian di lapangan,” jelasnya.
Deni Hartawan berkomitmen bahwa lembaganya siap mengawasi semua tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Kabupaten Lombok Utara.
"Kami berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang damai di Kabupaten Lombok Utara,” tegasnya.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan KPU, diharapkan proses coklit dan tahapan pemilihan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, memastikan hak pilih setiap warga terjamin. (tri/daily)
